KPU Kota Kediri– Banyuwangi , Ada 3 agenda penting yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021 serta Konsolidasi KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota SE Jatim (6-8/4/2021) bertempat di KPU Kab. Banyuwangi antara sbb:
Pertama: Sinkronisasi program kegiatan dan anggaran pada RKA KL Tahun 2021 KPU Prov. Jatim dan KPU Kab/Kota dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021.
Pada sesi pembahasan program kegiatan dan anggaran 2021 ini, dilakukan pencermatan bersama program kegiatan per akun, dengan mempedomani juknis pelaksanaan anggaran pada DIPA 2021. Hal ini dimaksudkan agar output kegiatan yang dilaksanakan sesuai target. Kemudian apabila didapati masih ada kendala pelaksanaannya, mungkin antara RKAKL dengan Juknis yang tidak selaras, maka bisa dimasukkan menjadi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Kedua : Kegiatan konsolidasi organisasi.
Sebagaimana pengarahan Arief Budiman selaku Aggota KPU RI, di acara pembukaan Rakor (6/4/2021), menurutnya konsolidasi organisasi menjadi prioritas yang harus dilakukan dalam mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pemilu 2024. Oleh karena itu Arief Budiman berharap, agar antara KPU dan sekretariat harus kompak, saling mendukung dan saling menguatkan, demikian tekannya.
Arief Budiman juga berharap agar seluruh ASN konsisten menjaga integritas, ada satu komitmen menjadikan agar organisasi KPU semakin hari semakin baik, menjadi organisasi yang mandiri, demikian harapnya. Arief Budiman juga ingin mendengar langsung masukan harapan, saran dari forum Rakor, untuk pembenahan SDM untuk meningkatkan dan kinerja KPU yang semakin baik.

Ketiga: Diskusi Penyusunan Anggaran Pemilu 2024. Untuk mempersiapkan Penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, KPU Kab/Kota Se Jatim telah melakukan pencermatan dan menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Anggaran Pemilu 2024 dengan mempedomasi Simulasi Tahapan Pemilu 2024. Dokumen draf RKB Anggaran Pemilu 2024 beserta Daftar Infentarisasi Masalah (DIM) dan solusi sudah sampaikan ke KPU Prov Jatim dan dipaparkan dalam forum Rakor.
Selanjutnya KPU Provinsi akan melakukan inventarisasi dan mapping DIM di 38 KPU Kab/Kota untuk dilaporkan dibahas KPU RI. Acara Rakor ditutup Khoirul Anam KPU Prov. Jatim. srt