KPU Kota Kediri – Komisi Informasi Publik Jawa Timur mengingatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Se-Jawa Timur bahwa Keterbukaan infomasi Publik diperuntukkan bagi masyarakat umum, hal ini disampaikan oleh Imadoeddin Komisioner KIP Jatim saat memberikan pengarahan pada sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh KIP Jatim bekerjasama dengan KPU Provinsi Jawa Timur (Senin, 28 Juni 2021). Ditambhakan oleh Imadoeddin bahwasannya Sosialiasi ini juga dalam rangka memberi pemahaman kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terkait sengketa Informasi Publik. “Kita berharap tidak ada sengketa informasi yang menimpa KPU sebab kalau menjelang pemilu atau pemilihan, biasanya banyak permintaan terkait data kepemiluan” kata Imadoeddin.

Ditambahkan oleh Choirul Anam Ketua KPU Provinsi Jawa Timur saat memberikan sambutan bahwa permintaan data dan informasi ke KPU Provinsi atau Kabupaten kota biasanya banyak memperoleh permintaan data pada saat menjelang pemilu dan pemilihan sehingga hal ini sedikit banyak akan mempengaruhi layanan permintaan data. “Biasanya saat tahapan, waktu kita banyak tersita untuk melaksanakan tahapan pemilu tatpi disisi lain layanan permohonan data dan informasi harus dilayani. Asal bukan data dan informasi yang dikecualikan, maka wajib sifatnya kita penuhi” jelas Anam.

Sosialisasi yang berlangsung 3 jam tersebut sebagai narasumber Herma Retno Prabayanti yang menjelaskan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ahmad Nur Aminuddin yang membahas tentang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Disampaikan oleh Nur Aminuddin, sengketa Informasi dapat disebabkan Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian (Pasal 17 UU KIP), Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon, Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan, Pengenaan biaya yang tidak wajar dan Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP. Ars