KPU Kota Kediri – Kamis 1 Juli 2021, KPU kota Kediri melakukan audiensi dengan DPD PKS Kota Kediri. Bertempat di Kantor DPD PKS tersebut, kedatangan KPU Kota Kediri disambut oleh jajaran pengurus antara lain, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi. Diawali dengan sambutan tuan rumah dalam hal ini diwakili oleh sekretaris DPD PKS Kota Kediri Robby Purnawirawan yang menyampaikan permohonan maaf terkait perubahan jadwal dan memperkenalkan pengurus yang hadir.

Robby Purnawirawan menyambut kedatangan KPU Kota Kediri

Setelah memperkenalkan masing masing anggotanya, Puspo panggilan akrab Pusporini Endah Palupi Ketua KPU Kota Kediri menyampaikan tujuan dilaksanakannya audiensi kemudian mempersilahkan divisi untuk menjelaskan program kegiatan yg sedang dilaksanakan oleh KPU Kota Kediri.

Nia Sari div. Teknis penyelenggaraan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan rancangan tahapan yang disusun oleh KPU RI. Nia sari juga menyampaikan bahwa KPU RI dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI mengusulkan penyederhanaan surat suara dengan menyandingkan calon DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota dalam 1 surat suara, selain itu dalam hal rekapitulasi penghitungan suara, KPU juga mengupayakan penggunaan teknologi seperti SIREKAP dimana sebelumnya sdh dipakai dalam pemilu 2020.  “Segala upaya akan dilakukan oleh KPU dalam menciptakan pemilu dan pemilihan yang jujur, adil, transparan dan akuntable” papar Nia Sari.

Seperti halnya dengan audiensi sebelumnya, Partai Politik di Kota Kediri sangat mengharapkan adanya kepastian dari KPU Kota Kediri khususnya mengenai jumlah Dapil di Kota Kediri, apakah akan bertambah atau tetap seperti semula serta mengenai kekosongan posisi wakil walikota Kediri saat ini. Dijelaskan oleh Nia Sari bahwa penyusunan dapil sesuai dengan tahapan itu akan dimulai pada akhir 2022, pada prosesnya tentu akan melibatkan partai politik dan stakeholder yang lain. “Jumlah dapil nanti kita menunggu data jumlah penduduk dari kemendagri dan aturan yang ada, mesti bersabar dulu,” jelas Nia Sari. Ditambahkan pula oleh Pusporini mengenai penggantian wakil walikota, KPU Kota Kediri hanya bisa menunggu proses yang bergulir di DPRD. “Kami tidak mempunyai kewenangan, semua proses ada di DPRD. KPU hanya menunggu surat dari DPRD mengenai calon penggantinya.” Terangnya.

Menyinggung tentang medis sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Kediri, Irfan pengurus DPD PKS menyarankan agar KPU Kota Kediri bisa menggandeng tokoh muda milenial dalam menciptakan konten konten kreatif kepemiluan supaya generasi muda milenial lebih tertarik lagi dengan isu isu kepemiluan. “Supaya pendidikan pemilih pemula lebih tepat sasaran dan mengena, KPU Kota Kediri juga harus bisa lebih kreatif dan memasuki dunia anak muda, sehingga nyambung dengan mereka,” tutup Irfan.

Diakhir acara KPU Kota Kediri menyerahkan buku laporan Rekapitulasi Perolehan suara Pemilihan 2019 sebagai bahan sumber data bagi partai politik. nhi