KPU Kota Kediri – Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 memang masih 2 tahun lagi namun tidak menjadikan KPU pasif dan tidak produktif. KPU Provinsi Jawa Timur khususnya melecut 38 KPU Kab/Kota untuk terus bersiap diri menjelang Pemilu 2024. Salah satunya pada Rabu, 25 Agustus 2021 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan 38 KPU Kab/Kota se-Jawa Timur secara daring.

Hadir dalam Rakor pagi ini Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam berpesan agar seluruh KPU Kab/Kota se-Jawa Timur segera menyusun Rincian Kinerja Anggaran (RKB) Pemilihan Serentak Tahun 2024. Karena cepat atau lambat pemerintah daerah akan meminta rincian anggaran Pemilihan 2024. “Dengan adanya pandemi covid, tentu menjadi perhatian khusus dalam penyusunan anggaran pemilihan kali ini. Kawan-kawan KPU kab/kota ketika menyusun anggaran pemilihan harus menetapkan angka psikologis dan harus melihat kemampuan daerah masing-masing. “ ungkap anam.

Anggota KPU Provinsi Divisi SDM dan Litbang, Rochani menekankan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran, Antara lain harus memahami Tahapan dalam Pemilihan, Data dukung dan isu strategis pada Pemilihan yang lalu.
Sementara itu, Anggota KPU Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq menyampaikan paparan dengan materi Permendagri No 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Sebagai pemateri kedua adalah sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini yang menyampaikan materi paparan Keputusan KPU Nomor 1312/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2019 sebagaimana diubah terakhir dengan keputusan KPU nomor 444/HK.03.1-KPT/01/KPU/IX/2020 tentang standard an petunjuk teknis penyusunan anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota tahun 2020.
Yang diundang dalam rakor kali ini adalah Sekretaris, Ketua KPU, Anggota KPU Divisi Rendatin dan Sub Koordinator Program Data KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sebagai penutup Miftahur Rozaq berpesan dalam penyusunan anggaran pemilihan bila menemukan permasalahan atau masukan agar bisa diakomodir dalam DIM untuk kemudian disampaikan sebagai masukan kepada KPU RI. Adk