KPU Kota Kediri – Dalam upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan KPU, hari ini Jum’at (10/9) KPU provinsi Jawa Timur mengundang Tim Reformasi Birokrasi KPU Kab/Kota Se jatim dalam Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Penerapan Manajemen Resiko melalui forum zoom.

Pelatihan dibuka oleh arahan dari Choirul Anam Ketua KPU Provinsi Jawa Timur yang mengharapkan KPU Kab/Kota Se Jawa Timur mampu memberikan layanan kepada pemilih, peserta pemilu dan masyarakat umum secara adil dan setara. “Dengan pencanangan zona integritas di lingkungan KPU, KPU Provinsi Jatim telah melakukan langkah langkah progresif dalam perwujudan wilayah bebas korupsi, wilayah melayani bebas pungli dengan membentuk agen agen reformasi birokrasi dan melakukan pengawalan, evaluasi terhadap KPU Kab/Kota di Jatim untuk dapat melakukan hal yang sama,” tekan Anam. “Kita mengharapkan akan ada keselarasan antara KPU Jatim dengan 38 Kpu Kab/Kota sejatim dalam mewujudkan refromasi birokrasi, komitmen bersama dan terus melakukan perbaikan, membangun model kerja baru, penerapan manajemen resiko sehingga KPU bisa zero zone risk,” harapnya.

Sebelum acara inti, pengarahan dilakukan oleh Ibu Rochani ( divisi SDM dan Litbang KPU Prov Jatim) dan Nanik Karsini (Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur) yang mengharapkan bahwa kegiatan hari ini akan menginspirasi KPU Provinsi Jatim dan KPU Kab/Kota sehingga mampu mengaplikasikan budaya pelayanan prima dan manajemen resiko  di lingkungan kerja masing masing. Disinggung pula oleh Rochani bahwa saat ini memasuki periode ke 3 dalam grand design reformasi birokrasi nasional, dimana satker dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.

Acara pelatihan dipandu oleh moderator dari KPU provinsi Jatim Suharto (Totok). Materi pertama disampaikan oleh Drs. Tantowi Haris dari BPKP Provinsi Jatim. Materi yang disampaikan antara lain sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kan mempengaruhi pandangan/ penilaian masyarakat terhadap lembaga. Peningkatan pelayanan juga akan berimbas pada peningkatan kinerja lembaga. di era sekarang, dimana kita sedang menghadapi pandemi masyarakat akan lebih memilih pelayanan secara online dibandingkan dengan offline. ” Ini misalnya pada website yang KPU miliki harus selalu update, tersedia berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat disana, sehingga tidak perlu datang langsung ke KPU, cukup download datanya di website,” sambung Haris. Tantangan tersendiri bagi KPU adalah tetap memberikan pelayanan prima dalam kondisi pandemi seperti pada pelaksanaan pemilihan 2020 kemarin.

Kemudian materi kedua disampaikan oleh Sugiarto, MM (BPKP Prov Jatim) yang menyampaikan bahwa semua hal yang bisa menghalangi tercapainya tujuan sebuah organisasi/Lembaga/Instansi Pemerintah inilah yang disebut dengan resiko. Resiko tersebut memang belum tentu terjadi, akan tetapi perlu dilakukan analisis sehingga apabila terjadi, instansi pemerintah akan siap menhadapi dan mempunyai solusi dalam menyelesaikan persoalan ( manajemen resiko). Penerapan manajemen resiko di KPU sebenarnya sudah dilakukan yaitu melalui penerapan SPIP dimana sudah ada rencana aksi yang didalamnya juga termuat resiko/ kendala.

Diakhir acara dilakukan sharing/diskusi dengan KPU Kab/Kota yang emudian ditutup dengan statemen dari Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Timur dengan harapan supaya KPU Kab/Kota di jawa Timur mampu mengaplikasikan pelayan prima dengan baik sehingga tujuan Reformasi Birokrasi dapat tercapai.