KPU Kota Kediri – Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis secara daring dalam rangka persiapan monitoring dan evaluasi Implementasi UU KIP pada badan publik di Jawa Timur Tahun 2021 (Kamis, 16/9). Ketua, Anggota Divisi SDM Parmas Serta Sub Koordinator Tekhup KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur dan Bawaslu Kab Kota Se-Jawa Timur sebagai peserta bimtek tersebut. Adapun Narasumber adalah Ahmad Nur Aminudin Komisioner KIP Jawa Timur. Perwakilan KPU Kota Kediri yang mengikuti Bimtek tersebut Pusporoni Endan Palupi (Ketua) dan Wahyudi (Divisi SDM Parmas).

Amin panggilan akrab Ahmad Nur Aminudin menjelaskan bahwa tujuan dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dalam rangka memetakan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa, OPD, Bawaslu, KPU di Jawa Timur serta Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Evaluasi tersebut dalam rangka Menyusun pemeringkatan pemenuhan kewajiban Badan Publik dan Mendapatkan bahan bagi pengembangan program percepatan penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur secara sistematis.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dimulai dengan badan publik mengisi Self Assesmen Questionare (SAQ) yang berisi 4 indikator yaitu indikator mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan permohonan informasi publik dan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dilanjutkan dengan pencermatan dan penilaian. “Kita akan pilih 10 badan publik terbaik untuk selanjutnya kita verifikasi dengan wawancara baik secara daring atau luring, melihat perkembangan” jelas Amien. Selanjutnya KIP akan menentukan badan publik dengan keterbukaan informasi publik terbaik di Jawa Timur.

Perlu diketahui bahwa monitoring dan evaluasi ini mengikutsertakan 223 Badan Publik yang terdiri dari 38 kabupaten kota, 60 desa, 47 OPD, 39 KPU dan 39 Bawaslu. Untuk KPU dan Bawaslu, evaluasi dan monitoring ini merupakan pelaksanaan yang pertama pasca pada tahun 2020 kemaren dilaksanakan evaluasi hanya dalam perspektif pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Yud