KPU Kota Kediri – Upaya peningkatan Kompetensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilakukan oleh KPU RI salah satunya seperti Bimbingan Teknis hari ini (Selasa 28 September 2021) dengan topik pembahasan Pendalaman Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai salah satu pemateri. Turut hadir dalam Bimtek tersebut Zaenudin PPkom KPU Kota Kediri dan Imam Subkhi Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa KPU Kota Kediri.

Ali Sulindra (LKPP) saat memberikan materi dalam Bimtek Pendalaman Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (28/9)

Proses pengadaan melalui katalog elektronik khususnya toko daring sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, merupakan langkah pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat, termaktub dalam UU Cipta Kerja. Hal ini tentu akan sangat bagus dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat secara umum melalui belanja pemerintah dengan mengutamakan UMKM. Karena selama ini yang bisa masuk katalog elektronik hanya pengusaha besar, munculnya toko daring melalui aplikasi Bela Pengadaan mampu mengakomodasi UMKM untuk turut serta dalam proses pengadaan pemerintah melalui media elektronik.

Hasil tangkap layar materi Bimtek Pendalaman Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (28/9)

Selain itu bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri akan sangat membantu sekali dalam proses pengadaan, khususnya ketika tahapan Pemilihan dan Pemilu. Kemudahan dalam mendapatkan barang tentu menjadi prioritas utama, serta proses pertanggungjawaban lebih mudah. Diantara kemudahan dalam penggunaan toko daring melalui Bela Pengadaan maupun Katalog Elektronik adalah ;

  1. memudahkan proses pengadaan
  2. jejak elektronik transaksi lebih terjamin dan akuntable
  3. menghindari conflic of interest yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan.

“Jangan sampai barang/penyedia itu adalah milik saudara kita, teman kita, sehingga ini yang disebut sebagai conflic of interest / konflik kepentingan dalam pengadaan, hal ini yang menyebabkan terjadinya fokus dalam pemeriksaan, karena proses pengadaan itu disebut sukses bukan ketika barang sudah diterima dan dibayar, akan tetapi ketika diaudit dan tidak ada masalah maka itu akan dianggap sukses”, demikian pesan Rahim Noor Pejabat fungsional Ahli Madya KPU RI sebagai salah satu narasumber. zein