KPU Kota Kediri – Setjen Wantannas( dewan ketahanan nasional) Republik Indonesia, Selasa (26 /10) mengundang KPU Kota Kediri dan Bawaslu Kota Kediri untuk berdiskusi mengenai persiapan pelaksanaan perhelatan akbar pemilu dan pemilihan 2024 nanti di Ruang Joyoboyo Kota Kediri. Hadir dalam undangan tersebut Ketua beserta anggota KPU Kota Kediri dan Sekretaris KPU Kota Kediri.

Agenda acara yang dibuka oleh Kepala Kesbangpol Kota Kediri tersebut adalah dengar pendapat mengenai persiapan pemilu dan pemilihan 2024 dari KPU maupun Bawaslu selaku penyelenggara. Diawali Setjen Wantannas dalam hal ini Deputi Politik dan Strategi Brigjen Pol Drs.  Ismail Bafadal  MH yang memperkenalkan rombongan dan tugas dari Wantannas serta tujuan kedatangan ke Kota Kediri. “Tugas kami disini adalah mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota dalam persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang kemudian kami rekomendasikan kepada Presiden,” terang Ismail. Ismail menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara adalah hal penting yang perlu dijaring dan ditemukan solusinya sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Pusporini Endah Palupi dalam diskusi menyampaikan bahwa dalam rangka mempersiapkan pemilu dan pemilihan 2024, baik KPU RI maupun KPU Provinsi Jatim terutama dalam peningkatan sumber daya manusia telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai webinar peingkatan kapasitas lembaga dan SDM, Sharing Knowledge antar KPU Kab/Kota, serta program rutin kelas teknis menyongsong pemilu 2024, “Dan KPU Kota Kediri aktif mrngikuti kegiatan tersebut,” imbuh Puspo. Ditambahkan pula bahwa persoalan yang dihadapi adalah selain kekurangan jumlah personil di intern KPU Kota Kediri juga adalah tentang regulasi yang menaungi keselamatan kerja badan adhoc, serta peningkatan beban kerja dari badan adhoc bisa diimbangi dengan kenaikan honorariumnya. “Minimal sesuai UMR karena seperti KPPS dengan masa 1 bulan harus bekerja ekstra.”

Sementara itu dalam hal pengawasan, Bawaslu menjelaskan permasalahan utama dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan adalah diperlukan integrasi regulasi pemilu dan pemilihan sehingga tidak ambigu dan masa kampanye yang cukup panjang sehingga rentang waktu pengawasan pelaksanaan kampanye sangat panjang. “Kami berharap ada peninjauan kembali regulasi pelaksanaan kampanye, serta persyaratan usia minimal saksi menjadi 17 th agar lebih mudah dalam perekrutan,” harap Mansur,ST Ketua Bawaslu Kota Kediri.

Diskusi tersebut juga menyinggung mengenai penggunaan teknologi informasi serta media sosial dalam menyasar pemilih milenial dan gen Z. “KPU dalam program pendidikan pemilih serta sosialisasi pemilu dan pemilihan selama ini telah menggunakan media sosial dan website, apalagi dimasa pandemic ini, dan hal tersebut dipantau oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jatim melalui pelaporan jumlah konten yang diunggah tiap bulannya,” papar Wahyudi divisi SDM dan Parmas KPU Kota Kediri.

Menutup diskusi ,Ismail berharap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti bisa berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. nels